oleh

Pemilihan Anggota BPK 2019-2024 Terancam Deadlock

DETIKFAKTA.ID – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai benteng keuangan negara akan mengalami pemilihan anggota baru anggota. Hal ini dikarenakan masa bakti anggota periode sebelumnya dibawah kepemimpinan Moermahadi Soerja Djanegara akan habis.

Peneliti Pusat Kajian Keuangan Negara Adi Prasetyo menemukan ada indikasi manuver dan permainan kotor oleh DPR khususnya Komisi XI yang membidani pemilihan anggota BPK.

“Pemilihan calon Anggota BPK RI periode 2019-2024 diwarnai oleh berbagai manuver dari DPR. Yang berpotensi menciderai rasa keadilan dan terindikasi adanya permainan kotor,”ungkapnya, Sabtu (31/9/2019), di Jakarta.

Lebih lanjut ia yang juga koordinator gerakan Solidaritas Selamatkan BPK dengan tagar #SAVEBPK. Ia menambahkan bahwa proses pemilihan terancam deadlock yang menyalahi amanah UU No.16 Tahun 2006 tentang BPK dan UU MD3 junto Tatib DPR.

“Bermula dari manuver Komisi XI DPR, seleksi Anggota BPK terancam deadlock. Pada mulanya, Komisi XI berinisiatif melakukan uji makalah. Loloslah 32 nama dari 64 nama (2 mengundurkan diri-red),” tuturnya.

Baca Juga :  Audit BPK: Kemenpora dan RMI Akui Pakai Nota Fiktif di Liga Santri 2017

Selanjutnya Adi menjelaskan kronologis dari manuver-manuver komisi XI DPR yang membentur aturan yang mereka buat sendiri yaitu membuat uji makalah untuk para pimpinan BPK.

“Pada mulanya, Komisi XI berinisiatif melakukan uji makalah, loloslah 32 nama dari 64 nama (2 mengundurkan diri). Ujian makalah mendapatkan sorotan publik–di samping tidak ada sejarahnya, juga tidak tercantum di dalam UU BPK maupun UU MD3 junto Tatib DPR,” imbuhnya

Kemudian surat dari komisi XI dikirim kepada Pimpinan DPR, namun pimpinan DPR seolah membiarkan surat itu, belum mau membubuhkan tanda tangan (lebih dari 1 bulan).

“Pimpinan Komisi XI tetap kukuh pendirian, bahwa apa yg dilakukannya telah sesuai prosedur.Surat rekomendasi 32 nama dikirim ke Pimpinan DPR untuk dioper ke DPD. Tetapi, Pimpinan DPR seolah membiarkan surat itu, belum mau membubuhkan tanda tangan (lebih dari 1 bulan),” lanjutnya

Kemudian terjadi rapat koordinasi antara pimpinan dan komisi XI DPR yang menolak 32 dan mengharuskan semua calon (62 ) di fit and proper test.

Baca Juga :  Kasus UNIBA Berbuntut Penetapan 7 Orang Sebagai Tersangka
“Digelarlah rapat konsultasi Pimpinan DPR dan Komisi XI. Keluar keputusan Pimpinan DPR menolak 32 daftar calon, dan merekomendasikan semua pendaftar untuk di fit and proper test,” ujarnya.

Akibat penolakan tersebut komisi XI melakukan rapat internal kembali dengan voting yang memenangkan 32 calon. Yang kemudian dicabut oleh fraksi PKB yang berjumlah 5 orang sehingga imbang antara versi 32 maupun 62.

“Komisi XI lalu melakukan rapat internal, hasilnya Komisi lakukan voting karena perbedaan pendapat fraksi-fraksi. Voting memenangkan rekomendasi 32 nama calon. Namun, belakangan Fraksi PKB yang dukung 32 nama mencabutnya. Jadi posisinya imbang: 5 fraksi dukung 32 nama dan 5 fraksi dukung 62 nama,” tuturnya

Baca Juga :  Pengurus Pusat GMPK Gelar Santunan Anak Yatim Piatu dan Dhuafa

Lebih lanjut terjadi kejanggalan yang membuat DPD pun kebingungan dan harus mengembalikan surat rekomendasi pimpinan DPR karena ada dua versi calon pimpinan BPK yang diajukan DPR yaitu versi 32 dan 62.

“Akhirnya Pimpinan DPD berkirim surat ke Pimpinan DPR, terkait versi mana yang akan di proses, tolong 1 versi saja! Jangan buat kami terlibat dalam konflik internal DPR, berdasarkan surat DPD yang dikirim ke DP4,” jelasnya

Terakhir Adi meragukan dalam waktu yang singkat akan terpilih tepat waktu atau deadlock anggota BPK yang baru periode 2019-2024

“Waktu efektif tinggal 2 minggu lagi, sebelum batas waktu penetapan Anggota BPK terpilih melalui Pleno DPR. Akankah tepat waktu? Mungkinkah deadlock?”ujarnya. (RYO)

Loading...

Baca Juga