oleh

PP Tapera Menambah Beban Iuran Pekerja. Opini Fatmawati Thamrin

PP Tapera Menambah Beban Iuran Pekerja. Oleh: Fatmawati Thamrin, Pemerhati masalah Sosial.

Bagi pasutri (pasangan suami istri) Tapera seakan memberikan angin segar. Akan memiliki rumah sendiri sangatlah di dambakan. Di saat tua nanti ada tempat yang bisa menyimpan memori indah bersama keluarga. Seseorang tidak akan susah lagi mengumpulkan uang untuk memiliki rumah. Tapera ini sudah di buat ketetapannya oleh presiden, seperti dilansir di sebuah berita.

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera. Dengan adanya PP Tapera, maka perusahaan atau pekerja akan dipungut iuran baru. Gaji para pekerja siap-siap akan dipotong 2,5 persen untuk iuran Tapera tersebut.

Pasal 15 dalam PP tersebut tertulis: “Besaran Simpanan Peserta ditetapkan sebesar 3 persen (tiga persen) dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan peserta pekerja mandiri”. Kemudian, dari angka 3 persen tersebut, sebanyak 0,5 persen ditanggung oleh pemberi kerja dan sisanya sebesar 2,5 persen ditanggung oleh pekerja yang diambil dari gaji pegawai.

Peserta dana Tapera di PP itu disebut terdiri dari pekerja dan juga pekerja mandiri. Golongan pekerja yang dimaksud meliputi calon PNS, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, pekerja BUMN, pekerja BUMD dan pekerja dari perusahaan swasta. Sedangkan pekerja mandiri menjadi peserta dengan mendaftarkan diri sendiri kepada BP Tapera. Jika peserta mandiri tidak membayar simpanan, maka status kepesertaan Tapera dinyatakan non-aktif. (Viva. Co.id 3/6/2020)

Tapera dibentuk untuk tujuan membantu pembiayaan perumahan bagi para pekerja. Iuran Tapera akan dipungut dan dikelola oleh BP Tapera. Pada skema yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera, ASN eks peserta Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Taperum-PNS) dan ASN baru diwajibkan mulai membayar iuran Tapera pada Januari 2021.

Baca Juga :  Yayasan Alfarisi Tapos Ucapkan Selamat Menjalankan Ibadah Puasa 1441 H

Dana bisa diambil setelah pensiun BP Tapera sendiri sebenarnya bukan lembaga baru. Institusi ini sebelumnya bernama Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan-Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS). Dengan nomenkelatur baru, BP Tapera kini tak hanya menjadi pemungut iuran bagi PNS, namun bakal mengelola dana dari iuran pekerja yang berasal dari BUMN, BUMD, TNI dan Polri, perusahaan swasta, dan peserta mandiri.

Skema Iuran Tapera yang Pangkas Gaji PNS dan Swasta sebesar 2,5 Persen Kepesertaan di BP Tapera akan berakhir jika pekerja sudah pensiun yakni usia 58 tahun. Peserta bisa mendapatkan dana simpanannya beserta hasil dari dana pengembangan yang ditempatkan di deposito bank, surat utang pemerintah, dan investasi lainnya. Komite Tapera beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri PUPR, Menteri Ketenagakerjaan, dan anggota independen. Komite itu diketuai Menteri PUPR.

Program serupa Tapera sudah lazim dilaksanakan di berbagai negara, seperti Singapura, Malaysia, China, India, dan Korea Selatan. Hadirnya Tapera melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 merupakan upaya pemerintah untuk melengkapi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. (Compas.com 7/6/2020)

Tapera semakin membebani rakyat

Iuran Tapera menambah daftar iuran bersama yang ditanggung perusahaan dan pekerja. Sebelumnya, pemerintah juga menetapkan iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang kemudian bersulih nama menjadi BPJamsostek.

Sejumlah nasabah dari program pembiayaan rumah serupa yang digagas oleh BPJamsostek maupun PT Asabri menemui kendala ketika hendak mengklaim tabungan mereka. Manfaat kepada nasabah kurang terasa karena prosesnya sulit, jadinya malah seperti mau menagih utang padahal itu uang sendiri.

Sangat penting transparansi pengelolaan dana Tapera. Karena sifatnya iuran dalam jangka panjang, tentunya dana Tapera berpotensi menjadi dana besar. Dana segar ini bisa menjadi
sasaran oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab lantaran akan mengendap dalam kurun waktu lama.

Baca Juga :  Kaum Hawa di Desa Hurung Tabengan Ikut Kerja Bangun Desa

Pengamat properti sekaligus Ketua Umum DPP Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida meminta pemerintah memperjelas aturan iuran tersebut. Pasalnya, iuran ini nantinya akan berlangsung dalam jangka panjang. Jangan sampai iuran ini justru membuat masyarakat menjadi antipati lantaran tidak jelas ujung pangkalnya.

Menurut Pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus, terdapat sejumlah hal yang perlu dipertimbangkan pemerintah dalam implementasinya nanti. Seperti mayoritas pekerja menggunakan 90 persen gaji mereka untuk memenuhi kebutuhan primer seperti konsumsi, pendidikan anak, dan sebagainya. Dengan demikian, jika gaji mereka kembali dipotong untuk iuran Tapera sementara harga kebutuhan pokok makin melambung maka kondisi ini tentunya akan menekan finansial masyarakat. Apalagi, jumlah iuran Tapera lumayan besar yakni 3 persen dari gaji.

Negara ini masi dilanda pandemi dan efeknya di banyak lini, lini ekonomi yang mengalami dampak yang paling besar. Banyaknya karyawan yang mengalami pemotongan gaji bahkan parahnya ada yang di PHK. Terlebih saat ini banyak perusahaan mengalami tekanan finansial akibat Covid-19. Belum lagi, pemulihan ekonomi diprediksi membutuhkan waktu tidak singkat.

Disini kita bisa lihat negara hanya sebagai regulator yang memotong gaji rakyat. Menghimpun dana dan mengklaim menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta. Rezim seperti ini ciri khas didikan sistem kapitalis, mereka hadir bukan sebagai pelayan, melainkan sebagai regulator dan pemalak. Kondisi-kondisi itu yang akan membuat masyarakat makin antipati.

Sistem islam memenuhi kebutuhan rakyatnnya

Adapun islam menempatkan mereka sebagai pelayan rakyat sehingga berusaha seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan kapasitas mereka dalam melayani rakyat. kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan wajib dijamin oleh negara.

Baca Juga :  Program Padat Karya Tunai, Warga Lawang Tamang Bangun Desa

Jaminan yang diberikan dalam bentuk tidak langsung yaitu membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi rakyat. Adapun kebutuhan publik seperti jaminan kesehatan, pendidikan, keamanan dan lainnya wajib ditangung oleh negara secara mutlak. Bukan dibebankan kepada rakyat/pihak swasta apalagi LSM seperti saat ini.

Tentu jaminan mutlak ini didukung sumber dana dari baitul mal, bukan dari hutang dan pajak seperti negara sistem kapitalis. Negara memiliki 3 pos pemasukan yaitu pos pemasukan negara, pos pemasukan kepemilikan umum dan pos shodaqoh, setiap pos tersebut memiliki alokasi masing-masing sebagaimana hukum syariah memerintahkan.

Pos pemasukan negara berasal dari ghanimah, anfal, fai, dan khumus, kharaj, tanah unwah, tanah, usyriyah, as-shawafi, jiziyah, dan dlaribah. Pos pemasukan kepemilikan umum berasal dari hasil pengelolaan SDA yang meliputi minyak dan gas, listrik, pertambangan, laut, hutan dan padang gembalaan. Pos shodaqoh berasal dari zakat (harta) uang dan perdangangan, zakat pertanian dan buah-buahan, zakat (ternak) unta, sapi dan kambing.

Maka dana untuk menggaji aparatur sipil, khalifah akan mengambil dari pos pemasukan negara.
Adapun untuk mejamin kebutuhan pelayanan publik khalifah akan mengambil dari kepelikan umum.

Dengan dijaminnya kebutuhan pokok rakyat, maka akan lebih mudah rakyat untuk memenuhi kebutuhan papannya, jika ia ingin lebih dari yang sudah diberikan oleh negara. Inilah jamian khalifah kepada rakyatnya, berdasarkan hukum syariat yang mengaturnya.

Ketetapan PP Tapera makin menegaskan pemerintah hanya ingin mengeruk sebanyak mungkin dana rakyat tanpa memperhatikan kondisi rakyat yg sedang kesulitan akibat wabah.

Oleh karena itu mengatasi banyaknya masalah yg dialami negara dan rakyat saat ini, selain butuh pemimpin yang cakap, Indonesia juga butuh sistem yang benar. Yakni sistem politik yang menempatkan syariat Islam kaffah sebagai solusi atas semua masalah.

Wallahu’alam

Loading...

Baca Juga