oleh

Utang Luar Negeri, Untung atau Buntung? Opini Widi Yanti

Utang Luar Negeri, Untung atau Buntung? Oleh: Widi Yanti, Pemerhati Sosial Ekonomi.

Jumlah utang Indonesia terus bertambah dari tahun ke tahun. Pada Mei 2019, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tembus Rp5,135 triliun. pinjaman tersebut didapat dari negara-negara besar lainnya, seperti Singapura USD 64 miliar atau Rp892 triliun, Amerika Serikat USD 21,3 miliar atau Rp297 triliun China sebesar USD 17,9 miliar atau Rp249 triliun dan Hong Kong. USD 15 miliar atau Rp209 triliun.(Merdeka.com)

Bank Indonesia (BI) mencatat pembengkakan utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir April 2020 menjadi sebesar USD400,2 miliar. ULN terdiri dari sektor publik yakni pemerintah dan bank sentral sebesar USD192,4 miliar dan sektor swasta termasuk BUMN sebesar USD207,8 miliar. Menurutnya, perkembangan tersebut dipengaruhi oleh arus modal masuk pada Surat Berharga Negara (SBN), dan penerbitan Global Bonds pemerintah sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan pembiayaan, termasuk dalam rangka penanganan wabah covid-19. (asiatoday.id)

700 Covid DF

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah telah menarik utang untuk membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Mei 2020 sebesar Rp356,1 triliun. Peningkatan pembiayaan melalui utang akan memperburuk kondisi keuangan negara. Anggaran dari APBN 2020, dipergunakan untuk membayar utang sebanyak Rp 295 triliun. Hal ini akan menambah defisit transaksi berjalan, sebab pemerintah harus membayar bunganya dalam bentuk dollar AS. Hal ini tidak terlepas dari asas yang melingkupi di dalam memandang perekonomian. Ditopang oleh mekanisme ekonomi kapitalis yang telah mendunia. Sistem pinjaman yang menggunakan perhitungan time value of money. Bunga pinjaman yang diberlakukan akan memperbanyak jumlah utang. Alih-alih terbayar lunas, faktanya kemudian ada babak baru peminjaman utang berikutnya.

Baca Juga :  Indonesia Dipercaya Sebagai Wakil Presiden Majelis Umum PBB Ke-74

Pemberian utang dipastikan melalui berbagai kesepakatan. Pemberian utang adalah kunci masuk asing kedalam negeri. Cara jitu untuk memasukkan unsur lain berupa kebijakan sesuai kesepakatan. Berbagai kepentingan asing dapat dengan mudah tercapai dengan jalan ini. Salah satu contoh adalah dengan pemberian ijin tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. Disaat tingkat pengangguran di dalam negeri sangat tinggi dan belum tersolusikan. Pihak asing juga dimenangkan dengan kebijakan impor barang, padahal produksi didalam negeri mencukupi. Seperti bawang putih, gula dan garam. Di pembangunan infrastruktur menyedot biaya yang sangat besar namun tidak diimbangi dengan penerimaan negara yang memadai. Menguntungkan pihak segelintir orang saja sebagai pemilik modal.

700 Covid DF

Islam memiliki aturan yang khas dan jelas dalam pengelolaan ekonomi. Negara bertanggung jawab atas optimalisasi dari harta kepemilikan umum dan negara tersebut tanpa adanya liberalisasi dalam lima aspek ekonomi, yaitu liberalisasi barang, jasa, investasi, modal dan tenaga kerja terampil.  Dan juga diperoleh dari zakat maal (ternak, pertanian, perdagangan, emas dan perak). Tiga pos ini mengalirkan harta baitul mall karena bertumpu pada sektor produktif. Harta baitul mal juga selalu mengalir karena tidak terjerat utang ribawi. Dengan demikian, kemandirian dan kedaulatan negara dapat terjaga dan potensi penutupan kebutuhan anggaran dari utang luar negeri dapat dihindari.

Baca Juga :  HINO Ingin Profesi Pengemudi Truk Buat Bangga Keluarga

Baitul mal sebagai lembaga yang mengelola pemasukan tersebut dan akan dikeluarkan atau dibelanjakan untuk keperluan negara dan rakyat. Termasuk diantaranya proyek-proyek infrastruktur. Hal tersebut bukanlah tanggung jawab kaum muslimin melainkan tanggung jawab baitul mal, yang berarti bagian dari tanggung jawab negara. Disini terlihat jelas, sumber-sumber pemasukan negara didapatkan tanpa membebani rakyat. Kalaupun ada pengambilan pajak (dhoribah), hanya akan dibebankan jika baitul mal sedang kosong dan pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan individu.

Namun, semua aturan ini akan sulit tercapai dan tidak mampu mengantarkan umat pada keridhaan Allah SWT bila masih menggunakan sistem demokrasi-kapitalis.

Sungguh, hanya dengan sistem Islam yang kaffah, semua permasalahan yang ada bisa teratasi, baik dalam bidang perekonomian, pendidikan, politik, sosial budaya dan lain sebagainya.

Baca Juga :  Utang Membengkak Siapa yang Bertanggung jawab? Opini Halimatu Sadiah
700 Covid DF
Loading...

Baca Juga