oleh

Utang Membengkak Siapa yang Bertanggung jawab? Opini Halimatu Sadiah

Utang Membengkak Siapa yang Bertanggung jawab? Oleh: Halimatu Sadiah, Mahasiswi Politeknik Negeri Jakarta

BI mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia mengalami pembengkakan pada akhir April sebesar USD400,2 miliar. ULN terdiri dari sektor publik yakni pemerintah dan bank sentral sebesar USD192,4 miliar dan sektor swasta termasuk BUMN sebesar USD207,8 miliar. Menurut Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko melalui keterangan di Jakarta, Senin, 15 Juni 2020 mengungkapkan bahwa ULN Indonesia tersebut tumbuh 2,9 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Maret 2020 sebesar 0,6 persen (yoy). Hal itu disebabkan oleh peningkatan ULN publik di tengah perlambatan pertumbuhan ULN swasta.

Ketika utang negara
menumpuk kesejahteraan rakyat akan terancam. Mengapa demikian, karena besarnya utang negara akan mempengaruhi kenaikan bahan sandang, pangan dan kebutuhan lainnya yang membuat rakyat terbebani. Padahal cita-cita negara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah kesejahteraan rakyat.

700 Covid DF

Utang negara yang semakin menumpuk bisa membawa negeri kehilangan kedaulatan. Artinya, negara tidak mampu mengelola pembiayaan negara sendiri. Padahal definisi kedaulatan negara adalah kekuasaan mutlak negara tanpa campur tangan negara asing. Kebijakan negara berpotensi makin jauh dari pemenuhan kemaslahatan rakyat tapi dikendalikan oleh kepentingan asing.

700 Covid DF

Selain itu, utang LN yang semakin menumpuk juga berpotensi menjadi alat penjajahan ekonomi. Terlebih dengan adanya bunga, asing bisa memanfaatkan dan turut campur dalam kebijakan negara. Maka, utang membengkak siapa yang bertanggung jawab?

Baca Juga :  Kaum Milenial Wajib Menjaga Pertamina Sebagai Aset Negara

Padahal, dalam Islam, negara memiliki andil yang besar terhadap pemenuhan kebutuhan rakyatnya. Terbukti oleh sejarah, ketika daulah Islam mengalami krisis keuangan, maka negara akan berupaya mencari solusi dari dalam dahulu. Misalnya mendorong para Aghniya(orang-orang kaya) untuk berinfak.

Meskipun daulah terpaksa meminjam kepada negara lain, daulah akan melihat terlebih dahulu negara tersebut negara kafir harbi (yang memusuhi Islam) atau negara kafir muahad (yang terikat perjanjian).

Daulah Islam tidak akan melakukan pinjam meminjam kepada sembarang negara, karena mencegah adanya kepentingan negara yang meminjamkan ikut campur dalam kebijakan daulah. Sebab asas pinjam meminjam adalah tolong menolong bukan asas kebermanfaatan.

700 Covid DF
Loading...

Baca Juga