DETIKFAKTA.ID – Sekretaris Jenderal Komite Nasional Masyarakat Madani (KNMM), AM. Yasin, memberikan pandangannya terkait pernyataan Presiden Prabowo mengenai hukuman 50 tahun penjara bagi koruptor. Pernyataan tersebut merespons fenomena hukum di mana pelaku korupsi besar seringkali hanya dijatuhi hukuman ringan.
Yasin menekankan pentingnya pendekatan yang lebih sistemik dalam pemberantasan korupsi dibanding sekadar menerapkan hukuman berat.
“Pernyataan Presiden Prabowo soal hukuman 50 tahun bagi koruptor memang menunjukkan ketegasan dan menjadi sorotan masyarakat. Namun, kita tidak boleh hanya terpaku pada hukuman. Masalah korupsi harus dilihat secara komprehensif,” kata Yasin. Dalam pesan tertulisnya (31/12/2024).
Ia menjelaskan bahwa hukuman berat bisa menjadi efek jera, tetapi tidak akan menyelesaikan akar persoalan korupsi.
“Kita perlu membangun sistem pencegahan korupsi yang efektif, memperbaiki celah-celah hukum, dan memastikan bahwa pelaku korupsi mendapatkan ganjaran yang adil,” tambahnya.
Korupsi sebagai Kejahatan Sistemik
Menurut Yasin, korupsi adalah kejahatan yang bersifat sistemik dan melibatkan banyak pihak. Hal ini membuat pemberantasan korupsi menjadi tantangan besar.
“Hukuman pidana adalah salah satu alat, tetapi bukan solusi tunggal. Kita perlu reformasi sistemik yang mencakup pencegahan, pengawasan, dan pemberdayaan lembaga antikorupsi,” tegasnya.
Komitmen Jangka Panjang
Yasin juga mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi adalah perjuangan panjang yang membutuhkan kerja sama dari semua elemen masyarakat.
“Kami di KNMM mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu melawan korupsi, mulai dari pengawasan hingga mendukung penegakan hukum,” ujarnya.
Peran Masyarakat.Tak lupa, ia menyoroti pentingnya peran aktif masyarakat.
“Melaporkan dugaan tindak pidana korupsi adalah kontribusi nyata dalam menciptakan pemerintahan yang bersih. Bersama, kita bisa membangun Indonesia yang bebas korupsi,” pungkasnya.
Optimisme untuk Masa Depan
Pernyataan Yasin mencerminkan optimisme bahwa dengan sinergi antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat, korupsi bisa diberantas hingga ke akarnya. Kini, semua mata tertuju pada langkah-langkah konkret yang diambil untuk memastikan keadilan dan transparansi di negeri ini. (ANW)
