DETIKFAKTA.ID – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) LPBI Investigator divisi Kabupaten Bondowoso David Apriadi menduga ada oknum Polres Bondowoso yang melindungi praktik tambang ilegal di wilayah Kabupaten Bondowoso Jawa Timur.
Dikatakan David, aktivitas pertambangan ilegal tersebut tersebar di wilayah kecamatan Maesan dan Kecamatan Klabang. Adapun jenisnya adalah pertambangan mineral bukan logam dan atau batuan jenis komoditas pasir, batu maupun tanah uruk.
“Sebagai lembaga yang menjalankan fungsi kontrol sosial di masyarakat, saya sangat menyesalkan atas sikap dan pemahaman. Bahwa menambang pasir, batu dan tanah uruk dengan menggunakan alat berat eksavator cukup hanya meminta izin ke oknum salah satu petinggi Polres Bondowoso. Dengan konsekuensi membayar iuran 2,5 juta dalam sebulan. Dan telah disepakati oleh 10 penambang yang ada di Bondowoso. Sebagai bentuk upeti rutin agar tidak di tindak secara hukum,” katanya saat dihubungi melalui sambungan seluler, Selasa (17/12/2019).
David mengaku mendapat pengakuan dari salah satu penambang ilegal Junaidi alias Pak Sofi. Ia menambang di Desa Suger Lor Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso. Junaidi menyebut bahwa dirinya menambang sudah setahun dan tidak pernah mengurus izin bahkan sempat diperiksa di Polda Jatim.
“Kemarin aja mas kita sempat diperiksa di Polda. Dan setor 160 juta ke oknum Polda saat dimintai keterangan di Polda sana,” ungkap Junaidi menurut penuturan David.
David juga mengaku mendapat keterangan dari penambang ilegal lain yang bernama Ridawi. Pria ini menambang di desa Sumber Pakem kecamatan Maesan. Menurutnya, setiap bulan Ridawi rutin menyetor ke oknum Polres Bondowoso.
“Itu belum termasuk setoran ke oknum Polres Bondowoso. Kalau Polres itu 2,5 juta per bulan setiap penambang. Total ada 10 penambang,” jelasnya seperti yang dituturkan David.
Ridawi juga mengaku bahwa penambang ilegal tidak hanya setoran ke oknum petinggi Polres Bondowoso saja. Mereka bahkan mengaku melakukan setoran ke salah satu oknum yang ada di Polda Jawa Timur.
David menjelaskan, adanya penambang ilegal ini pasti tidak lepas dari adanya permintaan. Dalam kasus ini, David menduga para kontraktor, terutama kontraktor proyek pemerintah adalah “penadah” dari penambang ilegal.
Karena selama ini para kontraktor tersebut yang ada di kabupaten Bondowoso diduga membeli dan menampung bahan material alam yang berasal dari penambang yang diduga tanpa memiliki izin. Untuk memenuhi kebutuhan proyeknya dalam membangun proyek pemerintah maupun perorangan,” tutupnya. (EST)
