oleh

Tarif Listrik Melangit Rakyat Menjerit. Opini Ratna Munjiah

Tarif Listrik Melangit Rakyat Menjerit. Oleh: Ratna Munjiah, Pemerhati Sosial Masyarakat.

PT PLN (Persero) menekankan tidak ada kenaikan tarif listrik. Sebab, menaikkan tarif adalah kewenangan Pemerintah bukan PLN. Hal ini menegaskan soal kasus-kasus pelanggan pasca bayar yang tagihan listriknya bengkak beberapa waktu lalu.

Direktur Human Capital Management PT PLN (Persero), Syofvi F. Roekman menegaskan, bahwa pihaknya juga tidak pernah melakukan manipulasi dalam penghitungan tarif. Penghitungan dilakukan berdasarkan hasil meteran yang juga bisa dilakukan oleh pelanggan sendiri.

700 Covid DF

Menurut Bob, selama pandemi Covid-19, masyarakat diharuskan untuk melakukan kegiatan dari rumah baik untuk kegiatan bekerja hingga sekolah. Dimana tidak hanya orang tua tapi anak dan anggota keluarga lainnya harus di rumah. Maka otomatis penggunaan listrik akan bertambah sehingga ada kenaikan.

Lanjutnya, sejak ada kebijakan pembatasan sosial oleh Pemerintah, PLN memang tidak melakukan pencatatan meter langsung ke pelanggan karena mempertimbangkan kesehatan. Oleh karenanya penghitungan tagihan pada Maret dan April dilakukan menggunakan rata-rata pemakaian 3 bulan terakhir.

Pencatatan meteran kembali dilakukan pada bulan Mei untuk tagihan Juni sehingga menggunakan tarif pasti bukan rata-rata. Dengan demikian seolah terlihat ada kenaikan tarif listrik padahal memang itu tarif yang sebenarnya yang memang sudah terjadi kenaikan sejak awal PSBB (cnbcindonesia.com).

Baca Juga :  Puteri Indonesia Jangan Hanya Mengandalkan Kecantikan Fisik

Sepertinya penguasa tak henti-hentinya melukai hati rakyat, disaat pandemi bukannya mendapatkan jaminan hidup namun rakyat dihadapkan pada segudang permasalahan. Negeri macam apa ini, belum selesai satu masalah diatasi muncul lagi masalah baru yang harus dihadapi rakyat.

Menghadapi wabah dengan kebijakan PSBB, rakyat dikejutkan dengan naiknya tagihan listrik. Kenaikannya pun tidak main-main. Masyarakat mengeluhkan kenaikan tagihan listrik hingga 4x lipat dan menduga ada kenaikan diam-diam dari PLN. Namun PLN mengelak telah menaikkan listrik selama masa pandemi, dengan mengatakan bahwa wajar tagihan listrik naik, karena penggunaan yang meningkat karena WFH dan BDR.

Kenaikan listrik di tengah pandemi semakin menegaskan bahwa pemerintah tidak peduli terhadap kesulitan rakyatnya. Bagaimana kita bisa lihat bahwa saat ini rakyat harus menanggung hidup diri dan keluarganya masing-masing. Rakyat tidak dipenuhi fasilitas publik dari negara, dan hingga kini rakyat pun tidak mendapatkan penyesuaian pelayanan publik di masa pandemik.

700 Covid DF

Penderitaan rakyat yang harus menanggung seluruh biaya hidup tanpa mendapatkan jaminan dari negara merupakan buah dari penerapan sistem kapitalis berikut sistem turunnanya, terutama sistem politik dan sistem ekonominya yang diadopsi Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang dibuat dalam sistem kapitalis hanya akan menciptakan penderitaan bagi rakyatnya, termaksuk dengan kenaikkan tarif listrik yang melangit tentu membuat rakyat semakin menjerit. Negara berlepas tangan dalam mengurus rakyatnya.

Baca Juga :  Aksi Mahasiswa di Senayan Turunkan Omset Bus Lintas Jakarta Merak

Sejatinya ketika negara menerapkan Sistem kapitalis otomatis sistemnya pun meliberalisasikan sumber energi.
Kesalahan kebijakan Pemerintah dalam mengelola SDA adalah pangkal terjadinya kenaikan tarif listrik yang tidak akan pernah berakhir. Bagaimana tidak, saat ini sumber-sumber energi pembangkit listrik yang tidak lain adalah SDA negeri ini lebih banyak dikuasai oleh pihak swasta dan asing, belum lagi permasalahan internal ditubuh PLN yang kian menambah deretan masalah.

Sungguh inilah dampak nyata dari sistem kapitalis yang menyuburkan kolusi antara pengusaha dan penguasa. Terbentuknya negara koorporasi karena ada perselingkuhan antara pejabat korup dengan pengusaha hitam yang ingin meraup kekayaan sebesar-besarnya dengan menghalalkan segala cara bahkan dengan harus mengorbankan rakyatnya.

Dengan dalih untuk kepentingan negara mereka membuat peraturan dan perundangan yang dapat melegalkan segala kebijakan yang mereka tempuh, dengan alasan investor asing , mereka rela menyerahkan pegelolaan tambang migas dan tambang-tambang lainya kepada pihak asing dan aseng dan pengusaha perorangan.

Berbeda halnya jika negara mau menerapkan sistem Islam, karena hanya Islam yang akan menjamin pemenuhan lisrik secara gratis. Menurut Islam, listrik merupakan kepemilikan umum yang wajib dikuasai dan dikelola oleh negara untuk kepentingan seluruh rakyat. Sebagian besar sumber energi yang digunakan pembangkit listrik seperti migas, batubara, panas bumi, dan lainnya juga merupakan milik umum yang wajib dikuasai dan dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyat.

Baca Juga :  Pondasi Berbangsa Kita Sangat Kuat?

Karenanya negara tidak boleh menyerahkan penguasaan dan pengelolaan listrik kepada swasta. Hal ini karena listrik dan barang tambang yang jumlahnya sangat besar adalah milik umum yang tidak boleh dikuasai oleh swasta dan individu.

Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda : “Kaum muslim berserikat dalam tiga hal yaitu air, padang rumput dan apai”(HR.Abu daud)

Termaksud dalam api adalah energi berupa listrik, yang juga termaksuk kepemilikan umum adalah barang tambang yang jumlahnya sangat besar.

Oleh karena itu sudah menjadi sebuah kewajiban, bagaimana kita harus berhukum pada hukum Allah SWT, karena hanya aturan dan hukum Allah SWT lah yang benar adanya. Dengan penerapan sistem Islam maka kebutuhan rakyat akan terpenuhi. Semoga para pemilik kebijakan bisa mengunakan kukuasaan dengan sebijak-bijaknya agar kehidupan rakyat bisa terpenuhi dan kesejahtraan rakyat Indonesia akan terwujud. Wallahua’lam

700 Covid DF
Loading...

Baca Juga