Naik, naik, listrikku naik, tinggi, tinggi sekali! Oleh: Ninis Ummu Qonita, Pemerhati Kebijakan Publik.
Akhir-akhir ini laman media sosial ramai cuitan warganet yang mengeluhkan pembayaran tagihan listrik yang naik hingga 100%. Keluhan tidak hanya datang dari warga biasa namun juga datang dari kalangan publik figur dan pejabat negara. Kenaikan tarif listrik disinyalir untuk pelanggan non subsidi, dari 900 Va-1300 Va dan ke atas. Hal ini pun diungkit oleh Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKB Ratna Juwita dalam rapat virtual bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). “Di medsos banyak keluhan non subsidi di 900 dan 1300 dengan pemakaian seperti biasa tagihan listrik mereka jadi naik,” ujar Ratna, Senin (4/5/2020).(CNBC).
Banyak masyarakat yang menduga bahwasanya PT. PLN menaikkan tarif listrik diam-diam di tengah pandemi. Di saat kehidupan terasa semakin sulit karena dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat pandemi yang berkepanjangan ditambah lagi naiknya tarif listrik sejatinya menambah beban masyarakat.
Sejurus bantahan pun langsung dilayangkan oleh PLN yang mengklaim tidak menaikkan tarif listrik. ” PT PLN (Persero) menekankan tidak ada kenaikan tarif listrik. Sebab, menaikkan tarif adalah kewenangan Pemerintah bukan PLN. Hal ini menegaskan soal kasus-kasus pelanggan pasca bayar yang tagihan listriknya bengkak beberapa waktu lalu “. Human Capital Management PT PLN (Persero), Syofvi F. Roekman menegaskan, bahwa pihaknya juga tidak pernah melakukan manipulasi dalam penghitungan tarif. Penghitungan dilakukan berdasarkan hasil meteran yang juga bisa dilakukan oleh pelanggan sendiri. “Prinsipnya kami tidak pernah melakukan adjustment terhadap tarif karena itu domainnya pemerintah, dan bukan domain PLN,” ujarnya melalui video conference, Sabtu (6/6/2020). (CNBC).
Setali tiga uang, guna merespon keluhan-keluhan tersebut, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril angkat suara. Beliau menegaskan kenaikan tagihan listrik pelanggan terjadi karena adanya kenaikan pemakaian dari pelanggan itu sendiri. “Kenaikan tarif ini murni disebabkan oleh kenaikan pemakaian dan kenaikan pemakaian ini murni disebabkan oleh banyaknya kegiatan yang dilakukan di rumah dibandingkan kegiatan sebelumnya pada era normal. Mungkin kita akan lihat juga bagaimana dengan new normal nantinya apakah juga mengalami kenaikan,” tambahnya. Ia juga membantah tuduhan adanya subsidi silang untuk pelanggan 450 VA maupun 900 VA. Sebab, terkait subsidi, hal itu bukan wewenang PLN.
Sejumlah pihak pun menyangsikan bantahan itu dan meminta transparansi dari pihak PLN mengapa tagihan listrik naik. Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi IX DPR RI Aliyah Mustika Ilham protes keras atas tagihan listrik membengkak selama Pandemi Covid-19. Aliyah Mustika Ilham meneruskan protes dari konstituen yang ditemuinya di daerah. “Ini perlu diperjelas oleh PLN kenapa tagihan listrik naik . Banyak yang protes di daerah,” kata Anggota Fraksi Demokrat DPR RI ini kepada tribun-timur.com, Minggu (7/6/2020).
Dari pihak PLN justru cenderung menyalahkan masyarakat yang berlebihan menggunakan listrik untuk Work From Home (WFH) dan Belajar Dari Rumah (BDR). Sehingga menyebabkan kenaikan tarif listrik. Fakta ini pun tidak sepenuhnya benar karena ada rumah yang kosong dengan pemakaian listrik seperti biasa dan juga melakukan penghematan tetap dikenai biaya tinggi. Apa alasan sebenarnya yang ditutupi oleh PLN? Benarkah tagihan listrik naik karena tidak menghemat pemakaian listrik saat pandemi?
Liberalisasi akar masalah listrik naik
Nampaknya hilang sudah rasa empatinya negara terhadap rakyatnya sendiri. Di tengah maraknya PHK, ada yang tidak mampu menafkahi diri dan keluarganya, ada yang tidak bisa berjualan karena terdampak Corona, PLN justru menaikkan tarif listrik. Sebenarnya bukannya pemerintah juga yang menghimbau WFH dan BDR untuk memutus rantai penyebaran virus Corona? Seharusnya negara memfasilitasi dan menggratiskan dalam mensukseskan program tersebut, mengapa malah menaikkan berlipat-lipat dan semakin membebani rakyat. Pemerintah sejatinya tidak peduli akan kesulitan yang dihadapi oleh rakyat.
Negara dalam sistem kapitalis memposisikan diri hanya sebagai regulator. Sehingga alasan yang masuk akal kenapa tarif listrik naik secara bertahap, karena PT. PLN menjalankan amanat UU Kelistrikan no 22 tahun 2002. Atas dasar itu kenaikan tarif tidak bisa dilepaskan dari adanya liberalisasi kelistrikan sejak tahun 2002, yang mengkomersilkan listrik. PT. PLN dibagi menjadi beberapa usaha yaitu pembangkit tenaga listrik, transmisi listrik, distribusi listrik dan penjualan tenaga listrik. Pembagian Inilah yang diduga akan bermuara pada liberalisasi listrik karena UU ini mengatur pelibatan swasta dalam mengelola listrik negara. Ketika dikelola oleh swasta pastinya berorientasi pada keuntungan semata dan menguasai dari hulu sampai hilir. Di saat yang sama PLN sebagai BUMN harusnya bertanggungjawab sebagai penyedia listrik tidak mampu memenuhi hak-hak rakyat, termasuk hak mendapatkan listrik gratis ataupun murah karena negara hanya sebagai regulator bukan pemain tunggal dalam mengelola listrik.
Negara bertanggungjawab memenuhi kebutuhan rakyat
Islam memandang bahwa kelistrikan termasuk kepemilikan umum listrik digunakan sebagai penghasil energi terkategori api sebagaimana sabda Rasulullah: ” Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal yaitu Padang, air dan api.( HR. Abu Dawud).
Bedasarkan hadis ini, jelas bahwa tiga hal ini termasuk listrik adalah termasuk kepemilikan umum, tidak boleh pengelolaannya diserahkan pada swasta ataupun asing, apalagi dimonopoli dari hulu sampai hilir. Termasuk barang tambang yang menjadi bahan bakar tenaga listrik juga milik umum, harus dikelola negara dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk fasilitas umum yang murah bahkan gratis.
Islam juga memandang pemimpin adalah Ra’in yang bertanggung jawab mengurusi rakyat bukan pedagang yang memperhitungkan untung dan rugi. Sebagaimana sabda nabi: “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari)
Negara Khilafah bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan listrik warganya baik kaya atau miskin, yang tinggal di kota ataupun di desa. Tidak ada perbedaan pelayanan dalam khilafah semua rakyat mendapatkan hak yang sama. Wallahu a’lam bi showab.
