oleh

Andi Purnama: Citra Melambung RDTR LP2B Berulang Tahun Pengamat kebijkan Publik Dan Pembangunan

-DAERAH, HUKUM-316 views

DETIKFAKTA.ID–Bukan hanya Pembuatan Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan juga Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) saja yang berulang tahun, tetapi juga peraturan mengenai permohonan perizinan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) yang telah diubah Peraturan dalam pengajuan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan penerapan sistem informasi manajemen yang telah terpusat melalui pendaftaran (SIMBG), Semua peraturan tersebut telah berulang-ulang tetapi tidak pernah “Prioritas” untuk segera disusun dan terselesaikan sebagai program-program utama seperti Perda dan Peraturan Bupati (PERBUP), sehingga menjadi sebuah dasar dan landasan hukum oleh semua pihak terutama permasalahan pembangunan, kepastian investasi, ekonomi masyarakat, pengawasan dan pengendalian lingkungan.

Dalam arti luas semua pihak akan berjalan pada “role of the game” pijakannya jelas tata kelola pemerintahan dan pengambilan keputusannya berjalan berlandaskan hukum dan asas-asas hukum yang diterapkan, sehingga kepastian, kemanfaatan dan rasa keadilan hukum berjalan dan terjalin “HARMONIS” di Kabupaten Banyuwangi.

Rencana Detail Tata Ruang/RDTR Banyuwangi selama telah 1 Dekade (10 Tahun yang lalu) sampai sekarang belum terselesaikan “tuntas”, RDTR yang ada baru sejumlah 3 saja, dari 25 Kecamatan yang ada di Banyuawangi dalam rentang kinerja penyelesaian RDTR dari (2012-2022), kurang lebih 10 Tahun “unprogress”.

Sedangkan untuk Penetapan Peta Ruang LP2B sampai sekarangpun, Pemda Kabupaten Banyuwangi berkinerja dan berulang tahunnya kurang lebih berulang tahun ke-6. Padahal pada tahun 2022 program pembahasan telah tercantum dan ditetapkan di dalam “Propemperda Kabupaten Banyuwangi” berarti anggarannya dan penetapan resmi sudah ditetapkan, tetapi keseriusan dan prioritas untuk pembahasan telah memasuki di semester ke-2 ini pun belum adanya rangkaian proses dan langkah maju, dalam pengajuan pembahasan ke Bapemperda DPRD Kabupaten Banyuwangi.

Ketidakseriusan dalam penyelesaian masalah yang sifatnya strategis sangat penting dalam pembangunan ini, sebelumnya telah didesak oleh beberapa kalangan baik masyarakat, aktivis, penggiat dan lembaga/ormas melalui “Hearing Hearing”, sejak tahun 2021 untuk menegaskan bersama, dan di DPRD pun tidak dijumpai penyusunan dokumen baik berupa karya ilmiah tersusun yang dalam Naskah Akademik (NA) maupun peta-peta BIG sebagai pembahasan ploting planologi, tidak dijumpai adanya proses yang kemutakhiran, berkesinambungan dan terprogress dapat ditracking semua pihak yang akan berkontribusi.

Proses berulang tahun, baik proses penyelesaian RDTR maupun LP2B dan juga PBG, seharusnya direncanakan dan diselesaikan layaknya 10 tahun yang lalu, program-program acara “Festivalan” Kabupaten Banyuwangi cukup intens dan digelar sangat banyak dan tersusun rapi pada rencana konsolidasi di setiap kedinasan PD Perangkat Dinas dengan susunan program yang terpampang, supaya program acara dan festival tersebut dapat terencana terselenggara berjalan baik dan memuaskan di pemberitaan media maupun nama “Melabung/Resilience di Pusat Pemerintahan.

Seharusnya ketatnya program “substansial priority dalam pembangunan” juga tidak dilengahkan dan harusnya diagendakan hal yang sama dengan pagelaran “festival-festival/acara pagelaran” tersebut, sehingga secara nama Banyuwangi “melambung menjadi Resilence bukan Rebound” rencana-rencana berlandasakan hukum tata ruang pembangunan (Jangka Pendek dan Panjang) juga dapat terselesaikan.

Masyarakat pelaku ekonomi/bisnis kecil, tidak lelah dalam mendapatkan dokumen dan perizinan, misalkan sektor pembangunan dengan kebutuhan material galian c diselesaikan detail ruang pertambangannya, pelaku usaha sektor jasa dan layanan masyarakat dibantu perizinannya. Pemecahan dan peruntukan/pemanfaatan ruang dipercepat penyelesaian dan hambatan apa yang terjadi dengan adanya proses yang berjalan baru 1 tahun ini terkait dengan Pertek, PKKPR, OSS, Sertifikasi dan Verifikasi dokumen, PBG, Ini saja harus penuh dengan perhatian dan keseriusan khusus dalam penyelesaian tata kelola pemerintahan (Kecepatan Leadership Penyelesaian dan Keputusayang diambil dan diperbaiki), belum lagi penyelesaian perda restribusi PBG menggantung, dan masih banyak lagi kinerja-kinerja yang harus dituntut untuk segera diselesaikan.

Bila kinerja Pemda Banyuwangi rendah penyelesaian seperti ini Pemda Kab. Banyuwangi, maka effect “bola salju” akan semakin berpotensi menimbulkan berbagai macam persoalan yang dibiarkan, masyarakat akan berfriksi, berbagai macam masalah akan menjadi apatis dibiarkan bentrok effect terjadi, demikian juga dilingkungan birokrasi terutama (pengawas dan pengendalian), tentunya akan berkinerja dan prestasi rendah masa bodoh, acuh, apatis, apalagi pola dan ritme yang ditampilkan tidak adanya otentifikasi visi misi strategi membangun.

Beban-beban acara festival dan seremonial yang mengganggu beban dan psikologis birokrasi maupun tatakelola pemerintahan, “akan seperti bara dalam sekam”. lemah dan tidak berprestasi.

Efek kemajuan suatu daerah terletak pada pilar-pilar ekonomi yang ditata dikelola dan dimanajemen, apalagi berkeinginan akan penciptaan ribuan lapangan pekerjaan di Banyuwangi.

Salah satu aspek penting kearah hal tersebut, bagaimama menata pola dan struktur ruang-ruang dalam “one map public policy” dimana tata ruang tersebut diidentifikasikan, dipetakkan, diinventarisasikan disusun dan direncanakan secara detail dan bertahap sehingga menjadi produk tata ruang terhubung Klasifikasi Baku Lapangan Usaha dalam setiap permohonan dan dokumen permohonan izin.

Jangan sampai penyusun dari Detail Tata Ruang terburu dan asal jadi, disusun dengan para ahli (bukan hanya Dinas Pertanian) dengan tahapan definisi konseptual terprogress dengan, kapasitas kapabilitas dan kompetensi yang menyusun SDM (akademisi, tim ahli, tokoh masyarakat) yang harus memahami tentang pengembangan potensi dan keilmuan harus terpenuhi dan dapat berargumentasi dalam studi pembangunan, dengan mengkaji banyak aspek yang harus ditelaah dan dituangkan dalam naskah dan dokumen ilmiah yang dipertanggungjawabkan, menghindari sumber daya yang tidak profesional yang tidak memahami potensi dan pengembangan sumber daya daerah, orang luar hanya dimenangkan sebagai penyedia jasanya (CV/PT), tetapi mutu Naskah dan Dokumen perencanaan “asal jadi” dan bermutu/kualitas rendah karena terburu dan tidak faham.

Abai terhadap proses-proses dengan serapan aspirasi masyarakat, keluhan dan problem sosial, inventaris daftar isian masalah, diskusi diskusi yang mendalami pengembangan potensi, sejarah dan komunikasi kultur sosiologis yuridis, sehingga pengkajian Ruang Ruang yang diperdakan sangat holistik modern dan memenuhi unsur kemanfaatan dan keadilan masyarakat luas.(EST)

Loading...