DETIKFAKTA.ID-Koalisi CSO yang tergabung dalam aliansi Voices for Just Climate Action (Suara Untuk Aksi Iklim yang Berkeadilan) melaksanakan diskusi media dengan mengambil tema “suara lokal untuk aksi perubahan Iklim belum didengar” bertempat di Ke Kini Coworking Space, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Selasa (21/11/2023).
Diskusi ini dilaksanakan menuju Conference of Parties ke-28 (COP 28) yang sebentar lagi akan dilaksanakan pada tanggal 30 November – 12 Desember 2023.
Country Engagement Manager Yayasan Humanis (afiliasi Hivos), Arti Indallah mengatakan, proses global stocktake (
GST) akan menjadi titik penting untuk refleksi dan mengambil tindakan akselerasi signifikan terkait aksi iklim
baik di tingkat global maupun di Indonesia.
Berdasarkan laporan sintesis GST yang dikeluarkan pada September 2023, komunitas global menyadari implementasi dari perjanjian Paris sangat jauh dari target dan menunjukkan kurangnya kemajuan negara-negara dalam mengurangi tingkat level emisi dan beradaptasi terhadap perubahan iklim.
Momen COP 28 dan setelah itu perlu digunakkan untuk menerjemahkan hasil teknis GST di regional dan konteks spesifik negara dalam adaptasi dan
pembangunan ketahanan iklim melalui pemutakhiran dan peningkatan NDC dan kebijakan terkait iklim lainnya dengan proses yang partisipatif.
Sehingga aliansi menyoroti beberapa hal untuk komunitas global dan pemerintah Indonesia menuju COP 28.
Dengarkan dan libatkan komunitas rentan yang berada di garis depan krisis iklim. Terdapat beberapa inisiatif dari presidensi COP 28, untuk lebih banyak melibatkan kelompok rentan dalam
forum seperti The International youth Climate Delegate Program yang mensponsori 100 orang muda
untuk mengikuti forum COP 28.
“Namun, aliansi menyoroti suara untuk aksi iklim yang dipimpin secara
lokal belum didengar dan masih banyak tantangan untuk mendorong keterlibatan bermakna dari kelompok rentan,”ujar Arti Indallah. Saat di konfirmasi detikfakta.id, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat,Selasa (21/11/2023).
Selain itu, dia kembali menjelaskan, masih terbatas juga keterlibatan perwakilan kelompok rentan terutama yang tidak terwakili dalam kelompok konstituensi/kaukus seperti kelompok disabilitas dalam proses negosiasi iklim UN.
Selain itu, dari waktu ke waktu biaya yang harus dikeluarkan untuk menghadiri konferensi seperti forum regional maupun COP semakin meningkat dan menjadi tidak dapat dicapai oleh CSO.
“Hal ini secara signifikan juga berkontribusi terhadap tersingkirnya keterlibatan CSO dan kelompok
rentan yang berada di garis depan perubahan iklim untuk dapat berpartisipasi aktif dalam ruang
pengambilan keputusan. Selain itu juga terbatasnya akses/badge COP 28 yang dapat digunakkan untuk
pertemuan offline terutama untuk kelompok dari negara selatan berkurang secara signifikan,”terangnya.
Dikesempatan itu, pembicara diskusi Maria Mone Soge, petani muda perempuan dari Flores Timur mengatakan, dengan situasi iklim yang
semakin tidak menentu, peningkatan ketahanan masyarakat melalui sumber daya lokal menjadi sangat
penting sehingga kebijakan iklim harus mendukung petani, nelayan, perempuan, kelompok disabilitas,
masyarakat adat, dan generasi muda di pedesaan.
“Banyak tantangan kami dapat terlibat di forum-forum perubahan iklim seperti tantangan bahasa, dana yang cukup besar untuk travel dan partisipasi, dan
penggunaan bahasa jargon yang cukup kompleks dan berbagai akronim membatasi keterlibatan bermakna
dari kelompok rentan,”pungkas Maria Mone Soge.
Seharusnya, lebih jauh ia menjelaskan., platform multi-pihak di berbagai tingkatan (nasional, regional, global) perlu memberikan ruang bagi kita untuk menyampaikan keprihatinan kita dan mengembangkan solusi
iklim yang tanggap terhadap kebutuhan lokal.
“Tentu saja, hal ini harus dibarengi dengan dukungan pendanaan serta peningkatan kapasitas bagi komunitas dan pemangku kepentingan di tingkat lokal,” beber Maria Mone Soge.
Menurut Refiana, pimpinan Women Federation Penjaringan, yang hadir sebagai pembicara di kesempatan itu menjelaskan, kami yang tinggal di daerah perkotaan padat penduduk di pesisir Jakarta Utara merasakan akibat dampak perubahan iklim.
“Untuk memetakan kondisi lingkungan, kami melakukan pemetaan sosial atau profiling, agar dapat mengetahui kerentanan iklim di wilayah sekitar kami. Pada saat tertentu wilayah kami terkena banjir rob, akibatnya aktivitas sehari-hari terganggu. Tidak hanya itu, kadang-kadang air juga mati dan kami harus membeli air dari penjual air gerobak atau tetangga untuk kebutuhan sehari-hari.
“Melalui kelompok Federasi Perempuan kami menginisiasi Tabungan Bergulir, yang uang tabungan tersebut dapat digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan kami, khususnya terkait dampak perubahan iklim, seperti saat air mati kami gunakan tabungan ini untuk membeli air pikulan yang ada di
sekitar wilayah kami,”terangnya.
Ditempat yang sama, pembicara lain dalam diskusi ini, Vincent Bureni dari C4Ledger-SSN menjelaskan, untuk menanggulangi masalah iklim, masih diungkapkan olehnya, kami tidak mampu sendirian dan sangat
bersedia berkolaborasi dengan pemerintah, swasta, dan kelompok masyarakat sipil lainnya sebagai solusi
iklim untuk menjawab kebutuhan di tingkat lokal, termasuk menggunakan media sosial.
“Namun kami tidak bisa melakukan hal tersebut, jika pengetahuan dan lengalaman kami tidak dianggap setara dan penting dibandingkan dengan pengetahuan iklim terkini yang umum dipakai
“Sehingga kami mendorong Pemerintah Indonesia untuk menggunakan momentum paska COP 28 dan
proses GST, untuk melibatkan Non-State Actors (NSAs) dan kelompok rentan dalam pembahasan tindak
lanjut dan kebijakan di tingkat negara seperti pemutakhiran dokumen NDCs dan juga perencanaan di
tingkat sub-nasional, “ terang Vincent Bureni.
Menurut Arti Indallah, diperkirakan dari data 2019-2020 hanya ¼ dari pendanaan iklim publik yang bentuknya dana hibah, sebagian besar bentuknya hutang bahkan non-konvensional. Hal ini menjadi instrumen pembentuk hutang yang semakin memberatkan negara berkembang dan sebuah praktek
ketidakadilan.
Selain itu, pendanaan dalam bentuk hutang juga biasanya sulit memenuhi kebutuhan krusial untuk adaptasi yang dibutuhkan kelompok rentan untuk melindungi penghidupannya seperti
ketahanan pangan dan air. Berdasarkan data analisis CPI, dari pendanaan iklim yang mengalir ke Indonesia, hanya 4% yang bentuknya dana hibah.
Di lain sisi, sudah banyak literatur yang melihat solusi iklim berbasis lokal dapat membawa perubahan yang berkelanjutan. Untuk menganalisis pendanaan untuk solusi yang dipimpin lokal cukup sulit dilakukan karena kurang transparansi terkait informasi ini di arsitektur pendanaan iklim yang ada. Namun beberapa percobaan untuk menghitung ini memperkirakan hanya 0.5% dari pendanaan di Asia yang
mendukung ini.
“Dalam situasi krisis seperti bencana alam atau perubahan cuaca yang ekstrem, memiliki akses terhadap
pangan lokal yang beragam dapat menjadi pertahanan dalam menjaga ketersediaan pangan di masyarakat.
Kami bersama komunitas WeTan HLR mendorong dan mengkampanyekan pangan lokal. Pangan lokal
mampu tumbuh dan beradaptasi dengan kondisi iklim dan lingkungan setempat.
“Keanekaragaman hayati
yang telah beradaptasi dengan iklim lokal biasanya lebih tahan terhadap perubahan iklim dengan mempertahankan produksi pangan lokal, komunitas dapat mengurangi ketergantungan pada pangan impor
dan mempertahankan akses terhadap sumber daya pangan dalam menghadapi perubahan iklim yang tidak
pasti,”beber Arti.
Sehingga kami berharap, inisiatif seperti ini dapat didukung dengan pendanaan yang memadai” ujar Maria Mone.
Oleh karena itu, Aliansi VCA mendorong negara maju untuk meningkatkan jumlah dana hibah dan transformasi sistem pendanaan iklim untuk perbaikan kualitas agar lebih mudah diakses dan dapat mendukung solusi yang dipimpin lokal serta mendukung negara dan kelompok yang paling terdampak.
Selain itu, di Indonesia juga kami mendorong sinergitas semua pihak dalam mendukung aksi-aksi iklim
tingkat lokal melalui peningkatan alokasi anggaran baik melalui anggaran pemerintah, komunitas
internasional atau melalui skema lainnya.
“Kami berharap bahwa dengan adanya alokasi pendanaan iklim
di tingkat lokal, komunitas lokal di daerah-daerah dapat menjadi agen perubahan yang aktif dan efektif
dalam menangani perubahan iklim. Sumber melalui mekanisme transfer daerah mencakup dana
Perimbangan (DAU, DBH, DAK), dana insentif daerah, dana otonomi khusus, mekanisme transfer berbasis ekologi, dan dana desa dapat di dorong untuk mendukung hal ini terutama pada daerah-daerah yang rentan,”terannya.
Pengakuan Hak Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal serta peran Seni dan Budaya dalam Kebijakan Iklim,
Menurut Kristian H. Wali, perwakilan orang muda adat dari Kambata Wundut-Lewa, Sumba Timur yang hadir sebagai pembicara dalam kegiatan itu juga
mengatakan, krisis iklim memiliki dampak langsung ke masyarakat adat. Situasi iklim yang ekstrim sekarang ini berdampak pada kekeringan panjang pada padang gembalaan, stok air dan gagal panen di pertanian kami. Tidak hanya itu, serangan hama belalang yang semakin intens membuat pertanian gagal panen.
“Sehingga hutan menjadi stok pangan terakhir kami untuk dijaga. Bagi kami, hutan lebih dari sekitar lahan, namun juga ada relasi spiritual, relasi sosial-ekologis, dan kebudayaan. Sehingga, kami berharap dukungan dari berbagai pihak termasuk pengakuan hak-hak masyarakat adat,”terangnya.
Renny I. Suruan pendamping komunitas masyarakat adat di Kampung Resye dan Womom, Distrik Tobouw Kabupaten Tambrauw, Papua Barat Daya, meyakini, perjuangan masyarakat adat melawan
dampak perubahan iklim melalui kearifan dan budaya lokal masyarakat adat merupakan strategi mitigasi
dan adaptasi perubahan iklim.
“Pengelolaan sumberdaya alam potensial di bidang jasa lingkungan dan
Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) serta perlindungan wilayah dan ruang kelola masyarakat adat yang inklusif menjadi alternatif solusi iklim berbasis kearifan lokal yang kami dorong bersama-sama.
Kami meyakini, pengelolaan hutan berdasarkan kearifan lokal, kesetaraan gender serta penguatan kapasitas
kaum marginal yang dilakukan secara inklusif, merupakan solusi iklim yang efektif di akar rumput, sehingga perlu menjadi suara yang didengar oleh banyak orang.
Aliansi mendorong untuk menggunakan pendekatan berbasis hak dalam kebijakan iklim dan implementasinya termasuk pengakuan hak masyarakat adat dan komunitas lokal.
Selain itu, kami juga mendorong integrasi kebudayaan dalam kebijakan iklim memanfaatkan kekuatan keberagaman budaya
dan kearifan lokal, pendidikan dan kemampuan bercerita, seni dan kerajinan, pusaka benda dan tak benda,
serta desain dan kreativitas dapat meningkatkan aksi untuk menciptakan perubahan sistem yang
diperlukan untuk mengatasi masalah iklim dan krisis keanekaragaman hayati.
“Visi 2100 Papua mengamanatkan pembangunan berkelanjutan berbasis budaya dan ekologi dimana
melalui komitmen bersama pemerintah daerah, masyarakat sipil, akademisi, masyarakat adat mendorong
papua cerdas, papua sehat, papua mandiri berbasis kewilayahan adat. Saat ini dengan perubahan iklim yang
terjadi di seluruh belahan bumi dan masyarakat adat menjadi salah satu subjek yang terdampak
dengan local genius mereka bertahan dan tangguh dalam praktek adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
Tentunya solusi lokal berbasis alam perlu didukung melalui program dan kebijakan yang sebagian besar
telah termuat dalam inpres no 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi
Papua dan Provinsi Papua Barat. sehingga pengawasan terhadap implementasi regulasi tersebut perlu
dilakukan secara kolektif.
Menciptakan kader-kader aksi iklim yang dapat mewujudkan perubahan positif
dalam komunitas untuk tujuan keberlanjutan dalam segala aspek. Menegaskan peluang pendanaan yang
dapat mensasar secara langsung masyarakat adat, perempuan adat dan pemuda adat sesuai kebutuhan dan
berbasis hak, memberikan ruang yang luas dalam mewujudkan kemandirian tanpa meninggalkan identitas
dan kebanggaan dengan kepemimpinan secara komunal untuk kebersamaan dalam menentukan masa
depan.
Mengoptimalkan sistem yang transparan dan akuntabel serta memperkuat peran private sektor untuk memberikan kesempatan kerja dan kompensasi yang adil untuk mensejahterakan masyarakat adat tanpa merusak alam dan keanekaragaman hayati sebagai upaya mitigasi bencana iklim,”pungkasnya. (ANW)






