oleh

H. Dali Madali : Ketika Pangan Tak Lagi Murah, dan Rakyat Dibiarkan Lapar oleh Sistem yang Gagal

DETIKFAKTA.ID – Program pangan murah yang sejatinya dirancang untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat, justru menuai kritik tajam dari berbagai pihak akibat lemahnya koordinasi dan lambannya distribusi bahan pokok. Setelah Dewan Kota Jakarta Utara Epriyanto menyoroti keterlambatan distribusi telur dan teknis pembagian yang amburadul, kini giliran tokoh masyarakat H. Dali Madali yang angkat bicara.

Menurut H. Dali, permasalahan utama dalam program ini bukan hanya soal keterlambatan teknis semata, tetapi menyentuh pada persoalan prinsipil: pengelolaan yang tidak serius dan lemahnya tanggung jawab aparat pemerintahan serta penyelenggara program.

“Telur itu punya sifat dan karakteristik yang jelas—jika dibiarkan, pasti akan busuk. Begitu juga dengan program pangan murah ini. Kalau diolahnya lamban dan semrawut, ujungnya adalah pembusukan. Bukan cuma barangnya, tapi juga kepercayaan rakyat,” tegas H. Dali Madali. Melalui grup WhatsApp Tiker Kecil, Jum’at, (22/8/2025).

Ia menyebutkan bahwa segala bentuk keterlambatan dan ketidaksiapan dalam distribusi bahan pangan, apalagi yang menyangkut kebutuhan pokok rakyat kecil, sama saja dengan bentuk penipuan terhadap harapan masyarakat.

“Pengolahan program yang berbelit-belit dan tak tuntas adalah bentuk penipuan rakyat. Jangan main-main. Hak rakyat jangan disiasati. Rakyat itu bukan pion di permainan ular tangga. Kalau pemerintah salah langkah, rakyat yang harus jatuh ke titik nol,” lanjutnya.

H. Dali juga menyoroti lemahnya pengawasan dari semua lini, mulai dari Lurah, DPRD, hingga Dewan Kota. Menurutnya, mereka semua terlibat dan harus bertanggung jawab karena lalai dalam fungsi masing-masing.

“Semua pelaku program ini, mulai dari penyelenggara sampai pengawasnya, sama-sama lemah. Ini tidak akan terjadi kalau Lurah, DPRD, dan Dewan Kota benar-benar kerja dan hadir. Seharusnya ada keyakinan bahwa H-1 semua sudah terkoordinir dengan baik, bukan malah gagap saat hari-H,” katanya.

Sebagai penutup, H. Dali mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja aparat terkait. Ia menekankan bahwa jika tidak mampu, lebih baik dievakuasi dari jabatan dan digantikan dengan yang lebih kompeten.

“Kinerja Lurah, Camat, Dewan Kota, dan DPRD perlu dievaluasi, bahkan dievakuasi ke posisi yang lebih pantas. Jangan biarkan rakyat jadi tumbal dari program yang seharusnya jadi solusi,” pungkasnya. (ANW)

Loading...