oleh

GMBI Banten Siap Terima Kuasa Masyarakat Perkarakan Ahmad Sahroni ke MKD DPR

DETIKFAKTA.ID– Pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, yang menyebut masyarakat memiliki “mental orang tolol” menuai gelombang kecaman. LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Wilter Banten menyatakan siap menerima kuasa dari masyarakat untuk memperkarakan Sahroni ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI.

Ketua Wilter LSM GMBI Banten, H. Hulia Syahendra, SH., MH., menilai ucapan Sahroni sebagai bentuk arogansi kekuasaan yang tidak pantas keluar dari seorang pejabat publik.

“Tindakan ini menunjukkan puncak arogansi dan membuktikan bahwa ia telah lupa bahwa rakyatlah yang memberinya mandat,” tegas Hulia, melalui pesan tertulisnya Sabtu (29/8/2025).

Menurut Hulia, perilaku Sahroni diduga telah melanggar Pasal 3 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Anggota DPR RI. Karena itu, masyarakat berhak melaporkan yang bersangkutan kepada MKD DPR.

“LSM GMBI Wilter Banten siap menerima kuasa dari masyarakat guna memperkarakan oknum anggota DPR RI yang berperilaku buruk tersebut ke Mahkamah Kehormatan Dewan,” ujarnya.

Hulia menambahkan, masyarakat Indonesia semakin muak terhadap drama politik, gaya hidup hedonis sebagian anggota dewan, serta kinerja DPR yang dinilai buruk.

“Itulah akar kekecewaan yang muncul, ditambah pernyataan-pernyataan yang selalu kontroversial. Sudah saatnya mereka bercermin. Rakyat membutuhkan wakil yang rendah hati, bukan arogan. Hormati rakyat jika ingin dihormati. Kekuasaan adalah amanah, jangan digunakan untuk merendahkan pemberi amanah,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ahmad Sahroni mengeluarkan pernyataan kontroversial saat menanggapi desakan publik di media sosial terkait pembubaran DPR. Desakan itu muncul karena sorotan publik terhadap besarnya gaji dan tunjangan anggota DPR yang mencapai ratusan juta rupiah per bulan.

Dalam komentarnya, Sahroni menyebut: “Orang yang cuma mental bilang bubarin DPR, itu adalah orang tolol sedunia.”

Pernyataan tersebut dinilai tidak elok dan menciderai martabat rakyat yang diwakilinya. (ANW)


 

Loading...