DETIKFAKTA.ID– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program unggulan pemerintah pusat di bawah arahan langsung Presiden RI, mendapat sorotan dari Ketua Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Semper Barat, Suhadi. Ia menilai, meskipun program ini sudah berjalan, pelaksanaannya masih menyisakan banyak persoalan di lapangan.
Suhadi menegaskan bahwa hingga kini pelaksanaan MBG di wilayahnya belum melibatkan stakeholder tingkat bawah, mulai dari lurah, hingga pihak sekolah yang notabene bersentuhan langsung dengan para siswa penerima manfaat. Menurutnya, absennya peran stakeholder lokal berakibat pada lemahnya pengawasan serta munculnya berbagai kendala teknis di lapangan.
“Program ini langsung turun dari pusat, tetapi stakeholder di wilayah tidak dilibatkan. Padahal, sekolah adalah pihak yang paling tahu kondisi siswa. Akibatnya banyak kendala. Misalnya, di Semper Barat ditemukan siswa yang diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG,” ungkap Suhadi. Saat dikonfirmasi detikfakta.id, di Kelurahan Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (25/9/2025).
Selain itu, Suhadi juga menyoroti kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dilibatkan dalam pelaksanaan program MBG. Menurutnya, sebagian besar tenaga yang mengelola program tidak memiliki keahlian khusus di bidang gizi maupun standar penyajian makanan sehat bagi anak sekolah.
“Kalau kita lihat, orang-orang yang berkecimpung dalam MBG ini masih amatir. Mereka bukan profesional di bidang gizi. Ini tentu berbahaya, karena program yang seharusnya menyehatkan siswa malah bisa menimbulkan masalah baru,” tegasnya.
Harapan untuk Evaluasi Menyeluruh
Sebagai Ketua LMK, Suhadi menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap program MBG. Menurutnya, pemerintah pusat perlu membuka ruang koordinasi yang lebih luas dengan pemerintah daerah, stakeholder kelurahan, hingga pihak sekolah, agar pelaksanaan program benar-benar tepat sasaran.
“Pesan kami jelas, lakukan evaluasi. Catat nilai plus dan minusnya. Program ini sangat bagus kalau dijalankan dengan baik, tapi kalau tidak dikelola secara profesional justru menimbulkan keresahan di masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa tujuan utama dari MBG adalah meningkatkan kesehatan dan kecukupan gizi anak-anak, sehingga ke depan mereka dapat tumbuh cerdas dan berkualitas. Namun tanpa perencanaan matang serta pengawasan ketat, cita-cita mulia tersebut akan sulit tercapai.
“Harapan kami, pemerintah pusat tidak hanya melihat dari sisi program yang sudah berjalan, tapi juga mendengar masukan dari wilayah. Karena di lapangan kami yang paling tahu kondisi nyata,” tutup Suhadi. (ANW)
