oleh

Ketua LMK Semper Barat Suhadi Dorong Pemerintah Gelar Diklat Penguatan Lembaga Musyawarah Kelurahan

DETIKFAKTA.ID ——Ketua LMK Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara, Suhadi, menegaskan pentingnya pemerintah daerah untuk memberikan pelatihan atau Diklat Penguatan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK). Menurutnya, pelatihan tersebut sangat diperlukan agar anggota LMK memahami secara mendalam tugas, fungsi, serta kewajiban mereka dalam perspektif hukum publik.

Suhadi menilai, bekal pemahaman hukum yang kuat sangat penting bagi anggota LMK yang menjalankan fungsi strategis di lingkungan masyarakat. Terlebih, LMK merupakan lembaga resmi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) dan diperkuat oleh berbagai regulasi terkait pemerintahan lokal.

Karena itu, landasan hukum, kewenangan, serta batasan operasional LMK wajib dipahami secara benar agar tidak terjadi kesalahan prosedur maupun pelanggaran hukum di kemudian hari.

Peran Krusial LMK dalam Pemerintahan Lokal

Dalam struktur pemerintahan kelurahan, LMK memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah setempat. Mereka bertugas menampung, mengolah, dan menyampaikan aspirasi warga, serta ikut membantu merumuskan kebijakan di tingkat kelurahan. Dengan pemahaman hukum publik yang baik, anggota LMK dapat menjalankan perannya sesuai mekanisme administrasi pemerintahan yang sah dan terukur.

Legitimasi dan Akuntabilitas

Melalui pelatihan resmi, anggota LMK dapat mengetahui batasan kewenangannya, memahami prinsip transparansi, dan bekerja secara akuntabel. Hal ini akan memastikan setiap rekomendasi atau keputusan yang dikeluarkan LMK memiliki legitimasi hukum yang kuat.

Suhadi menegaskan, akuntabilitas adalah kunci agar LMK dapat dipercaya masyarakat.

Penyelesaian Masalah di Masyarakat

Selain itu, pemahaman terhadap hukum publik juga membantu LMK dalam menangani persoalan yang timbul di tengah masyarakat.

Dengan bekal kompetensi yang tepat, LMK dapat berperan sebagai mediator, membantu penyelesaian perselisihan secara adil, serta memahami mekanisme pengaduan yang sesuai aturan.

Dorongan Agar Pemerintah Ambil Langkah Nyata

Suhadi menekankan bahwa pemerintah daerah perlu mengalokasikan sumber daya untuk menyelenggarakan pelatihan yang terstruktur, profesional, dan berkelanjutan bagi LMK. Menurutnya, langkah ini merupakan upaya positif untuk memperkuat tata kelola pemerintahan di tingkat akar rumput.

“Dengan adanya Diklat penguatan LMK, saya yakin para anggota dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal dan terhindar dari risiko jeratan hukum. Ini penting untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan efektif dan sah secara hukum,” ujar Suhadi. Melalui pesan tertulisnya (2/12/2025).

Upaya penguatan kapasitas LMK dianggap sebagai investasi penting bagi peningkatan kualitas pemerintahan lokal sekaligus menjaga keberlangsungan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di tingkat kelurahan. (ANW)

Loading...