DETIKFAKTA.ID– Aksi unjuk rasa di ibu kota pada Kamis malam (28/8/2025) berakhir tragis. Seorang demonstran tewas setelah terlindas kendaraan taktis (rantis) milik kepolisian. Peristiwa memilukan ini memicu gelombang kecaman publik, termasuk dari Komite Nasional Masyarakat Madani (KNMM) yang menilai tindakan aparat sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.
Sekretaris Jenderal KNMM, Andi Muhammad Yasin, menegaskan bahwa insiden tersebut tidak bisa dipandang sebagai kecelakaan biasa.
“Ini sudah masuk ranah pelanggaran HAM berat yang diatur oleh instrumen hukum nasional maupun internasional. Negara tidak boleh abai,” ujarnya melalui sambungan telepon, Jumat (29/8/2025).
Pelanggaran Prinsip HAM dan Aturan Kepolisian
Yasin menyoroti berbagai aturan yang diabaikan aparat dalam peristiwa ini. Ia menyebut penggunaan rantis untuk membubarkan massa jelas bertentangan dengan Prinsip Dasar PBB tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api (1990).
“Pada Prinsip 5 tegas disebutkan penggunaan kekuatan harus proporsional dan hanya dilakukan bila benar-benar diperlukan. Menggunakan kendaraan taktis hingga menewaskan warga sama sekali tidak proporsional. Ini bukti nyata arogansi aparat,” tegasnya.
Selain itu, Yasin mengutip Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa, khususnya Bab V Pasal 18 yang melarang penggunaan kekerasan fisik berlebihan.
“Fakta bahwa korban sampai kehilangan nyawa menunjukkan aparat tidak mengindahkan aturan internal mereka sendiri. Ini kegagalan sistematis yang sangat serius,” imbuhnya.
Desakan Pertanggungjawaban Kapolri
Atas insiden ini, KNMM mendesak Kapolri bertanggung jawab penuh dan segera membentuk tim investigasi independen yang melibatkan Komnas HAM serta elemen masyarakat sipil.
“Kami menuntut agar oknum pelaku maupun atasan yang memberi perintah penggunaan rantis segera diadili sesuai hukum yang berlaku. Tidak boleh ada ruang untuk impunitas. Jika kasus ini tidak ditangani secara transparan, maka publik berhak menilai ada pembiaran dari institusi kepolisian,” tegas Yasin.
Peristiwa ini kini menjadi sorotan luas. Publik menanti langkah konkret aparat penegak hukum dalam menegakkan keadilan, sekaligus menguji komitmen negara terhadap prinsip-prinsip HAM. (ANW)






