oleh

Skandal Pengurugan Lahan Hijau di Semper Barat, Warga dan Sudin Bereaksi Keras

DETIKFAKTA.ID – Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Utara resmi melayangkan surat teguran kepada seorang warga bernama H. Muhammad Rawi, terkait aktivitas pengurugan tanah yang diduga secara ilegal di kawasan Taman Tipar, Semper Barat, Jakarta Utara.

Surat bernomor 2551 -tertanggal 1 Juli 2025 itu menyebutkan bahwa berdasarkan hasil monitoring, ditemukan adanya aktivitas pengurugan tanah di lahan yang tercatat sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) milik pemerintah. Lokasi tersebut masuk dalam Kartu Inventaris Barang dengan SHP nomor 341/Semper Barat dan berada di bawah kewenangan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota.

Pengurugan itu diduga dilakukan tanpa izin dan tanpa adanya koordinasi resmi dengan instansi terkait. Pihak Sudin Pertamanan meminta agar seluruh kegiatan dihentikan secepatnya.

“Diminta kepada saudara agar kegiatan tersebut dihentikan karena belum memiliki izin dan menunggu koordinasi lebih lanjut,” demikian isi surat yang ditandatangani Christian T. Hutagalung, S.P., M.AP., Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Utara. Di ketahui (11/7/2025)

Warga Resah, Potensi Banjir Mengintai

Warga RW 04 Semper Barat mulai menunjukkan keresahannya atas aktivitas tersebut. Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa volume pengurugan di lokasi tersebut cukup besar dan berpotensi menghilangkan fungsi RTH yang selama ini berperan sebagai ruang hijau dan area resapan air.

“Kalau hujan turun deras, bisa jadi air menggenang karena tidak ada saluran drainase di area itu. Lahannya sekarang jadi lebih tinggi, dan ini bisa berdampak ke rumah-rumah kami. Kami sudah buat petisi karena khawatir akan kebanjiran,” ujar warga tersebut.

Diketahui, lahan RTH yang diurug berada di tengah permukiman padat. Keberadaan RTH tersebut selama ini menjadi ruang terbuka sekaligus kantong air alami ketika hujan deras. Namun, pengurugan tanpa memperhatikan sistem drainase justru berpotensi menyebabkan genangan besar, terutama bagi warga yang tinggal di area lebih rendah.

Pemkot Diminta Bertindak Tegas

Aktivitas pembangunan jalan tanpa izin di atas lahan RTH ini juga menjadi perhatian warga setempat yang khawatir akan dampak jangka panjangnya. Terlebih, kawasan tersebut sudah memiliki fungsi ekologis dan sosial yang penting bagi masyarakat.

Sejumlah tokoh masyarakat dan pengurus lingkungan telah menyampaikan keberatan mereka kepada pihak kelurahan dan kecamatan. Warga berharap Pemerintah Kota Jakarta Utara segera menertibkan aktivitas tersebut sebelum terjadi kerusakan lingkungan yang lebih parah.

Sementara itu, detikfakta.id sedang berusaha mengonfirmasi pihak-pihak terkait, termasuk H. Muhammad Rawi selaku pihak yang disebut dalam surat teguran, serta pejabat dari Sudin Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Utara, untuk mendapatkan keterangan dan klarifikasi lebih lanjut. (ANW)

 

 

Loading...